Minggu, 21 Januari 2018
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Ancaman Kekeringan, Komisi IV DPR Sidak Sungai Hingga ke Rentang
Last Update 29 Mei 2017
OS: Banyak Lahan Pertanian di Indramayu Belum Dikelola
Last Update 7 Mei 2017
Home » Press Release » Detail
Koperasi Untuk Rakyat Akan Maju Pesat

Post By : Administrator
Last Update : 21 April 2013, 10:17

Apabila kita mengingat pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra tahun buku 2008 yang dilaksanakan pada Sabtu, 28 Maret 2009, Pengurus KPL Mina Sumitra yang pada saat itu berkeluh kesah tentang kondisi koperasi yang masih belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari Pemerintah maupun Swasta (perbankan) khususnya untuk menciptakan Koperasi yang mampu bersaing dengan Lembaga Ekonomi lainnya, pada RAT tahun buku 2012 sekarang ini, kondisinya belum mengalami perubahan. Secara global, koperasi masih  belum mampu melakukan persaingan usaha yang kompetitif. Koperasi masih banyak mengandalkan permodalan dari anggota yang tentunya tidak akan bisa membuat gerak langkah usaha koperasi secara leluasa.

Koperasi yang dari dulu sampai sekarang masih dinilai sebagai salah satu bentuk sistem ekonomi kerakyatan dan soko guru perekonomian Bangsa Indonesia, sepertinya masih mengalami suasana hidup segan mati tak mau. Kondisi koperasi yang demikian, dialami juga pada koperasi perikanan secara umum di Indonesia ini. Sebagai contoh, di Propinsi Jawa Barat terdapat 63 koperasi perikanan yang tersebar di pantai utara dan pantai selatan Jawa Barat, yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dari 63 koperasi hanya 10 koperasi yang boleh dikatakan berjalan maksimal, 15 koperasi yang berjalan seadanya dan 38 koperasi lainnya mati/tidak beroperasi.

Fenomena matinya koperasi di Indonesia, apakah kita sebagai nelayan, sebagai pelaku utama koperasi perikanan hanya diam dan melihat satu persatu rekan-rekan kita mati usahanya karena tak diurus, dengan alasan koperasi bangkrut atau karena koperasinya tidak diperhatikan pemerintah?

Seharusnya kita semua membuka mata tentang sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia, dimana sistem ekonomi kapitalis yang digunakan oleh Negara-negara Barat tanpa kita sadari sedang dipaksakan oleh pemerintah untuk menjadi sendi-sendi ekonomi di Negara Indonesia yang kita cintai ini. Sebagai contoh, dalam bidang kelautan dan perikanan, ada upaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengkapling/clusterisasi daerah penangkapan ikan untuk dikelola hanya oleh Perusahaan Perikanan skala besar. Walaupun upaya tersebut gagal karena mendapatkan reaksi negative dari para pelaku usaha perikanan tangkap/nelayan, tetapi pemerintah masih terus berupaya untuk membesarkan system ekonomi kapitalis dalam bidang kelautan dan perikanan yang disusupkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Hanya Pro ke Industri Nelayan Berskala Besar

Program Industrialisasi Perikanan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, cenderung mengutamakan industri-industri perikanan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaaan perorangan yang berbadan hukum, yang secara khusus focus dalam upaya peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan kuota ekport. Pada sisi yang sempit, program ini boleh dikatakan baik, tetapi apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi kerakyatan, justru ini sangat berbahaya karena akan berpotensi mematikan nelayan-nelayan tradisional dan bangkrutnya koperasi-koperasi perikanan di Indonesia.

Teringat dibenak kita semua, bagaimana kita memohon dibuatkan kapal keruk pada tahun 80-an, kita juga memohon bantuan operasional kapal keruk pada saat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat berkunjung ke Karangsong pada tahun 2009, kita juga memohon dibangunnya Pelabuhan Perikanan di Karangsong dan galangan kapal/docking dari tahun 2010 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

Tetapi, apa yang diberikan kepada kita semua, kosong/nihil! KPL Mina Sumitra pada akhirnya membuat sendiri Kapal Keruk yang sampai saat ini berjalan atas partisipasi nelayan melalui pemungutan dana muara. Bantuan dana operasional kapal keruk yang dijanjikan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada saat itu, juga tidak jelas dikarenakan tidak ada usulan resmi dari Bupati/Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Indramayu. Pelabuhan Perikanan yang katanya sudah melalui pembuatan masterplant, pada akhirnya juga tidak jelas dikarenakan belum adanya rekomendasi dari Bupati Indramayu.

Kemudian, masalah galangan kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah menjawab melalui surat resmi bahwa tidak ada anggaran dalam APBN. Sehingga pada akhirnya, KPL Mina Sumitra bersama Pengurus Kapal Keruk berinisiatif membangun sendiri galangan kapal yang akan segera beroperasi pada tahun ini.

Nelayan Harus Melawan

Atas kondisi demikian, kita kembali kepada pertanyaan di atas, apakah kita sebagai nelayan, sebagai pelaku utama koperasi perikanan hanya diam dan melihat satu persatu rekan-rekan kita mati usahanya karena tak diurus, dengan alasan koperasi bangkrut atau karena koperasinya tidak diperhatikan pemerintah?

Jawaban adalah kita harus MELAWAN! Kita harus melawan dengan upaya bagaimana kita pertahankan eksistensi koperasi, memajukan koperasi dan sekaligus membentuk koperasi menjadi lembaga usaha yang mampu bersaing dengan perusahaan perorangan berbadan hukum. Kita juga wajib memberikan masukan kepada Pemerintah untuk berfikir ulang tentang kebijakan ekonominya. Kita harus bisa membuktikan kepada pemerintah bahwa koperasi yang mempunyai azas kekeluargaan dan gotong royong, semangat dan niat untuk bekerja sama dan tanggung jawab bersama tanpa mengedepankan kepentingan pribadi, tentunya masih sangatlah bisa diandalkan untuk membentuk sebuah perekonomian bangsa yang kuat.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, pasal 4 berbunyi “usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah akumulasi 200 (dua ratus) GT ke atas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum”.

Terhadap bunyi pasal tersebut, kita harus pastikan bahwa Koperasi Perikanan masuk kategori perusahaan berbadan hukum. Sehingga bagi anggota KPL Mina Sumitra yang mempunyai kapal dengan akumulasi 200 GT, tidak perlu membuat perusahaan berbadan hukum sendiri. Selain itu, KPL Mina Sumitra yang mempunyai anggota dan nelayan yang layani, dengan kapal berjumlah 524 kapal dengan bobot lebih dari 2.000 GT, mempunyai beberapa unit usaha dan pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) maka Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dapat mengkategorikan KPL Mina Sumitra sebagai perusahaan yang menjalankan usaha perikanan tangkap terpadu yang dapat diberikan insentif berupa :

  1. Tambahan alokasi jumlah kapal perikanan
  2. Prioritas pemanfaatan kawasan industry di pelabuhan perikanan
  3. Pemberian pelabuhan bongkar pada SIPI dan SIKPI sesuai dengan UPI yang dimiliki
  4. Fasilitas promosi produk perikanan, baik di pasar local maupun pasar eksport, dan/atau
  5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Upaya KPL Mina Sumitra ke Depan

Dengan begitu kompleksnya permasalahan di bidang kelautan dan perikanan, maka KPL Mina Sumitra harus dituntut melakukan upaya-upaya melalui :

  1. Penyempurnaan/perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan khusus tentang keanggotaan untuk mengakomodir seluruh pelaku dibidang perikanan yang terdiri atas juragan, nelayan, bakul dan usaha pengolahan. Pengurus secara khusus akan melakukan upaya memproteksi dan meningkatkan usaha anggota khususnya anggota yang kecil, mendorong seluruh nelayan untuk masuk sebagai anggota serta melakukan pendampingan hukum kepada anggota/nelayan yang mempunyai masalah hukum di bidang usahanya melalui Bagian Hukum KPL Mina Sumitra yang pada tahun ini telah terbentuk.  
  2. Merencanakan, mengusulkan dan mengkomunikasikan kembali dengan Pemerintah (Menteri dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan)  tentang pembangunan Pelabuhan Perikanan Karangsong 
  3. Merencanakan pembangunan UPI (Unit Pengolahan Ikan) dalam bentuk Pusat Pengolahan (Fish Prossesing Centre) yang masterplantny sudah disiapkan dengan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (STTC) dan PIM (Pusat Informasi Maritim) di Karangsong dengan menjajaki kerjasama dengan Pemerintah dan Swasta/Perbankan
  4. Meningkatkan SDM Karyawan KPL Mina Sumitra melalui pelatihan, kursus dan sekolah formal. Selain itu, dalam rangka meningkatkan dan mencetak SDM Nelayan yang handal, akan dibangun pada tahun ini  dan dioperasikan pada tahun ajaran 2014  sekolah/madrasah nelayan oleh Yayasan Mina Sumitra dan pendanaannya bersumber dari dana pendidikan nelayan.

Memaksimalkan peran unit simpan pinjam kepada nelayan dan masyarakat serta mempersiapkan diri dalam rangka berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam. 

-------------------

Oleh: Ono Surono, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Kabupaten Indramayu.

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)