Rabu, 15 Agustus 2018
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Press Release » Detail
Tarif PNBP Dinaikkan 500 Persen, Bukan Solusi Mendasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Post By : Administrator
Last Update : 14 November 2014, 23:04

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti telah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 500% dari 250 Milyar menjadi 1,25 Triliun pada tahun 2015. Moratorium kapal perikanan skala besar yang asing dan eks asing sebanyak 1200 unitpun diberlakukan selama 6 bulan. Tentu hal ini menjadi harapan pemerintah dan rakyat Indonesia akan sebuah perubahan pengelolaan sumber daya kelautan yang membatasi peran asing dan pemodal besar dalam menguasai laut Indonesia.

Menaikkan tarif Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yg merupakan komponen dari PNBP merupakan cara instan dan sangat mudah. Siapapun akan mampu berfikir dan melaksanakan itu. Kebijakan menaikkan tarif itu sangatlah kontradiktif dengan statement MKP sendiri yang seringkali membandingkan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dengan di negara yang sudah maju, dimana pada negara maju telah memberikan proteksi kepada nelayan seperti bebas pajak/pungutan, suku bunga rendah (3%), akses pasar, sarana/prasarana nelayan, dll.

Pemerintah haruslah arif dan bijaksana utk membuat kebijakan terkait penerimaan negara, disaat masih ada 8 Juta nelayan miskin dan 98,7% Kapal Kecil. Menaikkan tarif PPP dan PHP bukan langkah yg substansial apabila diperhadapkan 3 kepentingan negara sekaligus, yaitu Menaikkan Penerimaan negara (PNBP), menyediakan akses pasar dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Sektor Perikanan Tangkap yg baik dan lestari (Sustainable Fisheries).

Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan yg mengedepankan transparansi dan akuntabilitas produksi ikan dengan memaksimalkan Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam distribusi/pemasaran dan data produksi ikan sesuai dg UU No.45/2009 tentang perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan dan UU No.23/2014 Tentang Kelautan yang mengatur Sistem Logistik Ikan Nasional. Fungsi pelabuhan tersebut dapat ditempuh dengan mengaktifkan seluruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  yang pasti ada di setiap pelabuhan.

Sehingga didapatkan data produksi dan nilai harga ikan untuk dijadikan dasar menghitung PNBP setiap kapal perikanan. TPI juga dapat memberikan akses pasar kepada nelayan untuk mendapatkan kepastian harga ikan. Dengan PNBP yang langsung dikenakan kepada nelayan, pemerintah harus menghapus pungutan retribusi lelang, sehingga tidak ada pungutan ganda kpd nelayan.

Selain itu, untuk menjalankan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, pemerintah dapat menunjuk Koperasi Nelayan sebagai mitra dalam mengoperasikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Utk sentra nelayan yg belum ada TPI, disiapkan petugas dr Dinas Kelautan/Perikanan utk mendata produksi ikan melalui bakul ikan/tengkulak dimana nelayan menjual ikannya.

Apabila sistem ini berjalan, dapat dipastikan pemerintah akan mendapatkan 3 keuntungan sekaligus, yaitu Membuat akses pasar, Data Produksi Ikan yg akurat dan valid serta Peningkatan PNBP dengan catatan Tanpa Menaikkan Tarif PPP dan PHP. Para ahli kelautanpun akan dapat menghitung Potensi Sumber Daya Ikan di pada setiap Zona Penangkapan secara akurat yang dijadikan dasar untuk membuat program pengelolaan sumber daya kelautan yg baik dan lestari (Sustainable Fisheries) pada setiap Zona Penangkapan Ikan di Indonesia.

Terimakasih.
Ono Surono, Anggota DPR RI 2014-2019 - Politisi PDI Perjuangan

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)