Rabu, 15 Agustus 2018
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Press Release » Detail
Kementerian Baru Menko Maritim Tidak Perlu

Post By : Administrator
Last Update : 15 Agustus 2014, 23:50

TIDAK PERLU ADA MENKO MARITIM

Dalam rangka membangun sektor Kelautan dan Perikanan sekaligus Menegaskan Doktrin Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu membentuk Kementerian Baru (MENKO MARITIM) yang sekarang ini banyak diwacanakan.

Hal itu dikarenakan akan mengakibatkan pemborosan/in-efisensi APBN sekaligus tidak sesuai dg harapan Jokowi utk membentuk pemerintahan yg efektif dan efisien.

Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah mempunyai Visi, Misi dan Program yg sudah bagus, hanya saja orientasi Pemerintah khususnya Presiden blm mengarah kpd Pembangunan Sektor Maritim, sehingga supportnya tidak maksimal.

Selain itu, rakyat tidak pernah dilibatkan dlm proses perencanaan dan pelaksanaan program sehingga programnya tidak aplikatif dan tidak sesuai dg tujuan krn program itu terlahir hanya dari balik meja,tidak terlahir dr lapangan.

Alangkah lebih baik, Presiden terpilih melakukan Optimalisasi 2 Lembaga yg sekarang ini punya kapasitas urusi masalah Maritim, yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Kedua Lembaga ini harus langsung dibawah Presiden, dengan tugas dan fungsi yg jelas dan tegas. Dewan Kelautan Indonesia harus dirubah menjadi Dewan Maritim Indonesia yg mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat ROADMAP/MASTERPLAN PEMBANGUNAN Maritim Indonesia, melaksanakan fungsi komunikasi/koordinasi antar lembaga pemerintah dan rakyat. Dewan Maritim Ini terstruktur sampai tingkat Kabupaten/Kota sesuai dg Wewenang pengelolaan wilayah Laut. 

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yg selama ini belum punya tugas dan fungsi yg jelas dan tegas, harus berubah menjadi Badan Keamanan Maritim Indonesia (BKMI) yg mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan Sumber Daya Maritim, pengawasan dan penindakan hukum, serta Pembinaan yg mengedepankan tindakan preventif, pre emtif dan edukatif kpd nelayan tradisional Indonesia.

BKMI terdiri dr unsur TNI AL,  Polri, KKP, Kemenhub dan Jaksa serta dapat dilibatkan wakil dr Rakyat / nelayan. Dengan Optimalisasi 2 Lembaga tersebut disertai program2 yg terlahir dari "lapangan" dan back up APBN yg cukup, maka Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia pasti akan terwujud.

Trims.

Ono Surono (Ketua HNSI Jabar, Anggota DPR RI terpilih 2014-2019).

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)