Jum'at, 27 April 2018
SUB BERITA
» PERIKANAN
» PERTANIAN
» POLITIK DAN HUKUM
» RAGAM
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Berita » POLITIK DAN HUKUM » Detail
Disudutkan Iklan, Jokowi Pertimbangkan Langkah Hukum

Post By : Administrator
Last Update : 5 April 2014, 14:27

Cianjur - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan iklan politik yang menyerang dirinya.

"Kami sedang pertimbangkan untuk kemungkinan mengambil tindakan hukum. Selasa mungkin baru kami putuskan," katanya di sela kampanye di Cianjur, Sabtu, 29 Maret 2014.


Jokowi mengatakan timnya masih mengkaji lebih lanjut mengenai tindakan hukum yang akan diambil. Menurut dia, iklan tersebut mengandung dua kesalahan. Pertama, iklan itu merupakan bentuk kampanye negatif. Dan kedua, pihak yang mengeluarkan iklan itu tidak pernah meminta izin untuk menggunakan wajahnya. "Mereka tidak pernah sekali pun izin wajah saya dipakai. Selain itu juga negative campaign," kata Jokowi.


Iklan tersebut, kata Jokowi, juga telah mendapatkan teguran dan tindakan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Sebelumnya Komisioner KPI Idy Muzayyad menemukan adanya iklan politik yang diduga bertujuan menyerang Joko Widodo, yang telah dideklarasikan sebagai capres PDIP.

KPI telah memberikan rekomendasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan teguran kepada lembaga penyiaran guna menghentikan penayangan iklan yang diduga bertujuan menyerang Jokowi dengan tagline "Kutagih Janjimu" itu. Sebab, iklan tersebut dianggap melanggar dari sisi materi. Idy menilai iklan "Kutagih Janjimu" itu jelas merupakan iklan politik dan hanya tayang di Global TV, MNC TV, dan RCTI.//har/tmp

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)