Selasa, 23 Oktober 2018
SUB BERITA
» PERIKANAN
» PERTANIAN
» POLITIK DAN HUKUM
» RAGAM
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Berita » POLITIK DAN HUKUM » Detail
Jakarta ; PDIP Ngotot Syarat PT Diterapkan

Post By : Administrator
Last Update : 29 Januari 2014, 14:32

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menilai keberadaan Presidential Threshold (PT) masih diperlukan dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia. Karena tujuan dari keberadaan sistem PT diciptakan untuk menghasilkan kualitas calon pemimpin Indonesia yang lebih baik.
“Isunya, bagaimana kita menghadirkan kualitas presiden yang lebih baik. Jadi saya kira keberadaan PT masih diperlukan meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan serentak,” ujar Hasto di sela-sela diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/1).
Selain PT untuk menyaring kualitas presiden, peraturan tersebut menurut Hasto, juga dihasilkan dari sebuah pembahasan panjang para wakil rakyat di DPR. Artinya, kesepakatan tersebut merupakan produk undang-undang yang dihasilkan dari sebuah lembaga resmi.
“Jadi kalau menurut saya PT itu sah dan tidak perlu dihapus. Karena diambil dari hasil rapat DPR dengan tata tertib yang jelas. Ia dihasilkan dari pembahasan panjang sebuah lembaga yang dibangun dengan cara mufakat,” katanya.
Karena itu Hasto mengingatkan semua pihak, agar jangan karena ambisi ingin meraih kekuasaan, sampai menghalalkan segala cara, termasuk mengalahkan konstitusi yang telah dibangun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang.
“Jadi intinya, jangan ada aturan yang diciptakan mengakibatkan ketidakseimbangan. Jangan karena ambisi kita mengalahkan konstitusi,” katanya.(har/jpnn)

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)