Selasa, 25 September 2018
SUB BERITA
» PERIKANAN
» PERTANIAN
» POLITIK DAN HUKUM
» RAGAM
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Berita » POLITIK DAN HUKUM » Detail
PDI-P Minta Presiden Tunjuk Satu Koordinator Fokus Tangani Banjir

Post By : Administrator
Last Update : 18 Januari 2014, 20:29

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai, persoalan banjir di Ibu Kota tidak bisa hanya diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan masalah banjir ini. Dia meminta Presiden menunjuk satu koordinator yang fokus mengatasi masalah banjir.

"Kami mengusulkan konkret saja, ada yang ditugaskan pemerintah pusat untuk dapat mengkoordinasi langkah-langkah yang diperlukan antara dua provinsi dan kota serta kabupaten yang terkait langsung DKI termasuk kementerian terkait. Misalnya, Kementerian PU, perumahan, dan lingkungan," ujar Eriko di Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Menurut anggota Komisi V DPR ini, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Selain itu, masalah banjir juga berkaitan erat dengan efektivitas koordinasi atara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Eriko menuturkan masalah banjir adalah persoalan yang akut dan harus diatasi bersama. Komentar miring tentang kinerja buruk Jokowi, diakui Eriko, akan justru menghambat proses penyelesaian masalah banjir. Namun, Eriko yakin masyarakat Ibu Kota kini sudah lebih obyektif melihat persoalan. Dalam waktu 15 bulan, katanya, Jokowi-Ahok tidak akan mampu langsung menyelesaikan persoalan banjir.

"Tapi beliau berdua sudah mengerjakan pada arah dan track yang benar, meski belum tuntas," katanya.

Dia mencontohkan kinerja Jokowi-Ahok yang nyata dirasakan manfaatnya adalah normalisasi Kali Ciliwung, pengerukan Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, serta pembuatan sumur-sumur resapan. Akan tetapi, semua usaha itu, sebut Eriko, lagi-lagi akan sia-sia jika tidak didukung koordinasi kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini telah membuat sejumlah titik di Ibu Kota terendam air. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (14/1/2014), tercatat ada 1.800 warga yang mengungsi akibat banjir. Pada Senin (13/1/2014), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan menerbitkan status siaga banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi banjir. Dengan status tersebut, satuan kerja perangkat daerah terkait dapat segera mengambil langkah-langkah penanganan banjir sesegera mungkin sesuai prosedur yang telah diatur.(kmp/Har)

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)