Minggu, 21 Januari 2018
SUB BERITA
» PERIKANAN
» PERTANIAN
» POLITIK DAN HUKUM
» RAGAM
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Ancaman Kekeringan, Komisi IV DPR Sidak Sungai Hingga ke Rentang
Last Update 29 Mei 2017
OS: Banyak Lahan Pertanian di Indramayu Belum Dikelola
Last Update 7 Mei 2017
Home » Berita » POLITIK DAN HUKUM » Detail
Politisi PDIP: Pertamina Tak Patut Murni Bisnis

Post By : Administrator
Last Update : 5 Januari 2014, 16:06

Jakarta : Kebijakan PT Pertamina dalam menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi tabung 12 kilogram, dinilai Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, sebagai

Pasalnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina seharusnya tidak mengambil langkah yang hanya berorientasi bisnis dan mengesampingkan tugas utamanya melayani rakyat.

"Saya menyesalkan argumen pihak Pertamina yang pertimbangannya sangat komersial. Pertamina tidak responsif terhadap situasi negeri saat ini," ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (5/1/2014).

Ia juga menganggap kenaikan harga elpiji yang mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu dengan dalih turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebagai internasionalisasi harga elpiji oleh PT Pertamina.

Pengajuan alasan tersebut, lanjut Eva, sama sekali tidak mencerminkan Pertamina sebagai badan usaha pemerintah yang peduli kepada rakyat.

"Mentalitas BUMN yang ditunjukkan oleh Pertamina adalah murni bisnis. Masak harga di Indonesia mau disamakan dengan di luar?" cetus Eva.

Maka, ia pun berharap dengan dilaksanakannya rapat koordinasi antara Wakil Presiden Boediono dengan Dirut PT Pertamina berserta sejumlah menteri, dapat menghasilkan solusi terbaik untuk rakyat. Bahkan, kalau bisa kebijakan tersebut dicabut dan harga elpiji kembali diratakan.

"Ya, solusinya harus rasional. Kalau perlu kenaikan itu harus dicabut. Karena kebijakan itu kacau," tandasnya. (L6/har)

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)