Selasa, 23 Oktober 2018
SUB BERITA
» PERIKANAN
» PERTANIAN
» POLITIK DAN HUKUM
» RAGAM
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Berita » PERIKANAN » Detail
Ketua MPN, Ono Surono: Soal Cantrang, Presiden Harus Perintahkan Kementerian Lain!

Post By : Administrator
Last Update : 10 Mei 2017, 18:23

Indramayu - Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Ono Surono ST mengungkapkan, terkait dengan larangan dogol dan cantrang, komitmen pemerintah dalam hal ini bukan hanya mengandalkan KKP, namun juga presiden harus sudah memerintahkan pada kementerian-kementerian lainnya.

“Karena saat ini sudah di tangan presiden, dan harus memerintahkan pada kementerian lainnya, misal menteri industri, bagaimana mendorong pabrik agar full support dalam pergantian alat tangkap,” jelasnya, di TPI Glayem Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Rabu (10/05).

Selain itu, lanjut Ono, menteri koperasi dan UKM, agar ada skim kredit khusus pada nelayan yang mengganti alat tangkapnya, karena nelayan yang diberikan bantuan dari pemerintah tidak bisa langsung dioperasikan, butuh tambahan modal lainnya.

“Termasuk BI, Perbankan, antisipasi terjadi pengangguran bilamana nelayan tidak maksimal mendapat hasil dari alat tangkap yang diganti, sehingga perlu kementerian tenaga kerja, kementerian sosial, jadi ini harus sudah ditangani bukan hanya menteri KKP, harus komprehensif melalui kementerian dan lembaga lainnya,” tegasnya.

Dikatakannya, kebijakan ini bukan hanya soal perikanan saja, tapi juga menyangkut kebijakan lainnya, sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

“Jika presiden mengatakan bahwa persoalan cantrang tidak selesai-selesai oleh KKP, ini sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk bisa komprehensif lagi membuat kebijakan dan dampak-dampaknya bagi masyarakat,” pungkasnya. (Didi) 

Sumber : Cirebontrust.com

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)