Rabu, 15 Agustus 2018
SUB BERITA
» PERIKANAN
» PERTANIAN
» POLITIK DAN HUKUM
» RAGAM
JAJAK PENDAPAT
Siapakah kader PDI Perjuangan yang pantas jadi bakal calon di Pilgub Jabar 2018?
   
Aang Hamid Suganda
Abdy Yuhana
Ono Surono ST
Rieke Diah Pitaloka
Sutrisno
TB Hasanudin
.:: Lihat Hasil ::.

BERITA TERBARU
Besarnya Perhatian Pada Nelayan, Bawa Ono Surono Sukses di Senayan
Last Update 20 Februari 2018
Ono Surono Sosialisasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Last Update 28 Februari 2018
Gaduh Luhut-Susi, Ono Surono: Menenggelamkan Kapal Itu Harus Ada
Last Update 12 Januari 2018
Ono Surono Gelar Pengobatan Gratis
Last Update 14 Agustus 2017
Ono Surono Ikuti Panen Perdana Budidaya Lele Bioflok di Pondok Pesantren
Last Update 27 Desember 2017
Poktan Penerima UPPO Diminta Fokus Produksi Pupuk Organik
Last Update 25 Desember 2017
Ono Surono Adakan Kunjungan Kerja di Pemdes Gadel
Last Update 21 Juni 2017
Soal Status, Para POPT & PPL Indramayu Gantungkan Nasib ke DPR
Last Update 29 Mei 2017
Home » Berita » PERIKANAN » Detail
Ono: UU Perlindungan Nelayan Harus Dibentuk

Post By : Administrator
Last Update : 12 Juni 2014, 10:21

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat menilai aturan perlindungan nelayan memang sudah seharusnya diterbitkan.

Ketua HNSI Jabar Ono Surono mengatakan alasan perlu dibentuknya aturan perlindungan nelayan berawal dari nelayan yang menempati 25,14% dari penduduk miskin di Indonesia.

“Tentunya sangat ironis dihadapkan potensi sumber daya alam (SDA) kelautan yang mencapai menduduki tiga terbesar di dunia,” katanya, Rabu (11/6/14).

Dia menyebutkan luas laut Indonesia mencapai 5.8 juta kilometer persegi dengan  panjang bibir pantai 81.000 kilometer serta potensi penangkapan ikan 6, 26 juta per tahun dengan jumlah spesies ikan yang mencapai 37% ikan dunia.

“Sekarang kami yakin bahwa potensi sebesar itu belum dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya oleh nelayan. Buktinya, hingga saat ini kesejahteraan nelayan masih belum tercukupi,” ujarnya.

Dia mengatakan selama ini pemerintah hanya mengandalkan Instruksi Presiden (Inpres) No 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang subtansinya belum mampu menampung keinginan nelayan.

Oleh karena itu, HNSI mendesak pemerintah untuk segera membuat aturan perlindungan nelayan karena Inpres itu tidak fokus untuk melindungi nelayan.

“Mudah-mudahan seluruh komponen nelayan Indonesia, bukan hanya HNSI bisa bersatu untuk mendorong dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap aturan mengenai kelautan, terutama yang berhubungan dengan nelayan,” ujarnya.

Sumber: bisnis.com

Copyright OnoSurono.Com © 2018. All Right Reserved
Design By C.M.C (Cuplik Media Center)